TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo mengatakan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran menjadi salah satu dari tujuh strategi dan kebijakan BI dalam memajukan perekonomian nasional periode 2023-2028.
"Kami terus melakukan digitalisasi melalui standardisasi layanan-layanan sistem pembayaran melalui QRIS, fast payment, local currency transaction maupun standar nasional open API sebagai satu bahasa dan layanan sistem pembayaran," kata Perry dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI periode 2023-2028 di Komisi XI DPR di Jakarta, Senin.
Dalam acara yang dipantau virtual itu, Perry menuturkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital (EKD) dan digital rupiah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, enam strategi lain meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak dan kebangkitan ekonomi nasional.
Strategi tersebut juga meliputi pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan (green and sustainable finance) dan sinergi kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk mendorong serta ekonomi dan keuangan inklusif.
Kemudian, penguatan kebijakan dan sinergi dengan pemerintah dan mitra strategis lain untuk kerja sama dan hubungan internasional, serta transformasi kelembagaan untuk semakin memperkuat profesionalitas, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas BI.
Selanjutnya: Sebagai bagian dari strategi akselerasi digitalisasi....
